Banner728x90

Senin, 30 Maret 2015

Informasi Terbaru Penetapan NIP CPNS Berdasarkan SAPK BKN 2015 Keadaan 30 Maret 2015

Sahabat pembaca Info CPNS, berikut ini informasi terbaru Penetapan NIP CPNS Berdasarkan SAPK BKN 2015 Keadaan 30 Maret 2015.



Sumber : Twitter BKN RI.

Selasa, 17 Maret 2015

Informasi Terbaru Penetapan NIP CPNS Berdasarkan SAPK BKN 2015 Keadaan 17 Maret 2015

Sahabat pembaca Info CPNS, berikut ini informasi terbaru Penetapan NIP CPNS Berdasarkan SAPK BKN 2015 Keadaan 17 Maret 2015.



Sumber : Twitter BKN RI.

Peluang Pemerintah Kabupaten Merangin untuk merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2015 tipis

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahukah anda bahwa Peluang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin untuk merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2015 tipis. Pasalnya dari Rp 1,1 triliun APBD Merangin hampir 60 persen adalah untuk belanja tidak langsung.

Kondisi ini dikatakan Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKAD) kabupaten Merangin, Amir Ahmad. Dia mengatakan, meski pemerintah kabupaten Merangin telah merencanakan bakal membuka penerimaan CPNS pada tahun anggaran 2015, namun kemungkinan penerimaan CPNS tidak bisa dalam skala besar.

Sebab menurutnya, pemerintah pusat telah mengatur, jika penggunaan APBD untuk belanja tidak langsung, tidak dibenarkan melebihi angka 60 persen.

“Kalau secara aturan, sebenarnya kita disarankan hanya berkisar 40 persen untuk anggaran Belanja tidak langsung. Akan tetapi disebutkan juga bahwa jika belanja tidak langsung telah mencapai 60 persen dari APBD, maka tidak di benarkan lagi untuk melakukan penerimaan pegawai,” jelas Amir.

“Nah kalau melihat angka belanja tidak langsung kita yang sudah hampir 60 persen, berarti kalaupun ada penerimaan CPNS, maka kemungkinan hanya sedikit,” tambahnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jambi.

Minggu, 15 Maret 2015

Pemerintah pusat menjamin dalam penerimaan pegawai pemerintah tidak ada lagi hasil titipan

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahaukah anda bahwa Pemerintah pusat menjamin dalam penerimaan pegawai pemerintah tidak ada lagi hasil titipan atau menyuap. 

Karena dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), perekrutan pegawai harus didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi personal.

Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan, dalam UU ASN tidak akan ada lagi pengangkatan pegawai pemerintah secara otomatis, namun harus melalui berbagai seleksi. Tujuannya, agar ada jaminan yang lolos adalah benar-benar orang terbaik.

"UU ASN juga akan memastikan proses pengangkatan, pengembangan karier, promosi jabatan, pemberhentian hingga pensiun harus melalui mekanisme yang benar. Tidak boleh ada lagi masuk jadi pegawai pemerintah hasil intervensi," kata Yuddy saat melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang, Jumat (13/3/2015).

Selain itu, kata Yuddy, untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas pegawai pemerintah, pemenuhan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada formasi kebutuhan dan visi pembangunan.

Formasi yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja ini harus dirancang untuk lima tahun ke depan serta diimplementasikan setiap tahun.

"Setiap unit kerja harus memiliki perencanaan kerja. Perencanaan dirancang untuk lima tahun ke depan, sesuai kebutuhan kerja sesuai visi pembangunan. Misalnya target kerja pembangunan ke depan itu apa, kebutuhan pegawai itu seperti apa, mulai dari jumlah sampai kompetensinya apa saja," ujarnya.

Yuddy melanjutkan, untuk melakukan efisiensi pegawai ini, setiap unit kerja harus melakukan audit organisasi. Tujuannya, untuk melihat efektifitas serta menilai apakah struktur organisasi yang ada ini telah memadai atau justru terlalu panjang.

Dia mencontohkan, di salah satu unit kerja terdapat empat staf. Apakah kerja empat orang ini telah efektif atau malah hanya mengerjakan hal yang sama.

"Misalnya, empat orang ini punya masing-masing tugas. Tapi sebenarnya ada beberapa tugas yang juga bisa dilakukan oleh satu orang. Seperti penerima tamu kan bisa sekalian merangkap tugas dengan mengangkat telepon. Tidak perlu kan ada orang yang khusus ngangkat telepon, apalagi kalau ada tamu itu kan tidak setiap saat," ujarnya.

Yuddy mengatakan, tujuan audit organisasi ini penting dilakukan. Karena ke depan akan mengarah pada perampingan aparatur pemerintahan. Meski ramping, namun memiliki efektifitas, efisien, dan kompeten di bidangnya.

"Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah. Apalagi dalam ASN itu diatur upah pegawai pemerintah paling rendah harus di atas UMK setempat. Tidak boleh lagi ada pegawai pemerintah yang tidak sejahtera, kan tidak lucu misalnya pegawai dinas pendapatan tapi tempat tinggalnya selalu kebanjiran atau hidup tidak sejahtera," katanya.

Dengan kesejahteraan yang baik, kata Yuddy, tentunya akan meningkatkan kinerja aparatur dalam melayani masyarakat. Karena aparatur negara harus menjadi agen perubahan dalam rangka revolusi mental.

"Ke depan tidak boleh ada lagi birokrat yang seperti priyayi, selalu ingin dilayani dan didatangi. Tapi sebaliknya, aparatur negara harus melayani rakyat. Aparatur juga harus sadar jika semua penghasilan, pangkat dan jabatannya itu dibiayai oleh rakyat. Serta mengingat jika sumber legitimasi kekuasan yang berasal dari rakyat ini harus dijadikan modal untuk melayani," katanya.

Berita ini bersumber dari InilahKorancom.

Senin, 09 Maret 2015

Rabu, 04 Maret 2015

Informasi Terbaru Penetapan NIP CPNS Berdasarkan Layanan Mutasi Kepegawaian BKN Keadaan Tanggal 3 Maret 2015

Informasi Terbaru Penetapan NIP CPNS Berdasarkan Layanan Mutasi Kepegawaian BKN Keadaan Tanggal 3 Maret 2015.

*untuk data sebelumnya silahkan klik disini
Berita ini bersumber dari Layanan Mutasi Kepegawaian BKN.

Senin, 02 Maret 2015

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan mengambil alih pengumuman hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS)

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahukah anda bahwa Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan mengambil alih pengumuman hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal ini dilakukan karena masih ada instansi yang belum juga mengumumkan hasil seleksi.  

Padahal batas waktu yang diberikan sudah berakhir yakni Februari 2015. ”Bagi mereka yang tidak mengumumkan sampai akhir Februari ini, Panselnas yang dikoordinasi Kemenpan- RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi) yang akan mengumumkan,” tandas Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi di Halim Perdanakusumah, Jakarta, kemarin. 

Yuddy mengatakan, yang pasti, hal itu akan diumumkan pada bulan Maret ini. Hari ini rencananya Menteri PAN-RB akan menggelar rapat kerja dengan deputi sumberdaya manusia dan Panselnas. Rapat tersebut untuk membahas keterlambatan pengumuman hasil seleksi CPNS dibeberapa instansi. 

”Jumat kemarin masih ada daerah yang ingin mengambil hasil,” ujarnya. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan- RB Herman Suryatman mengatakan, informasi yang diperolah dari Panselnas per 27 Februari 2015 masih ada 28 instansi yang belum mengumumkan hasil seleksi CPNS. Dari jumlah itu ada tiga instansi pusat dan 25 instansi daerah.

”Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tapi Info terakhir KLH sudah,” ungkapnya. Daerah yang belum mengumumkan di antaranya Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Nagan Raya, Dairi, Nias Selatan, Samosir, Serdang Bedagai, Tanah Karo, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tanjung Balai, Mandailing Natal. Kemudian Bungo, Lebong, Kotawaringin Barat, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Manggarai, Buru Selatan. 

”Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Buru, Seram Bagian Barat, Kota Ambon. Info terakhir, kabarnya Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan sudah mengumumkan,” ungkapnya. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria akan mempertanyakan keterlambatan pengumuman CPNS tersebut. Menurut dia, persoalan CPNS merupakan masalah klasik yang harus segera dituntaskan. 

Dia menilai keterlambatan ini menunjukkan ada yang salah dalam sistem penerimaan CPNS. ”Kita minta menteri mengecek. Kita akan awasi. Kalau ditemukan ada masalah maka harus ada sikap,” tandasnya. Sudah seharusnya, lanjut Riza, ada perbaikan dalam perencanaan ke depan. Perlu dicari formula baru agar mendatang tidak terulang kembali. Apalagi kualitas CPNS bergantung pada sistem rekrutmen. 

”Saya kira menteri bisa membuat reward dan punishment. Jadi, yang berprestasi diberi penghargaan dan bermasalah harus diberikan sanksi. Ini perlu juga dalam rekrutmen CPNS,” ujarnya. 

Berita ini bersumber dari Koran Sindo