Banner728x90

Rabu, 01 April 2015

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi menjamin penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bebas dari praktik suap dan titipan.

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi menjamin penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bebas dari praktik suap dan titipan.

Keyakinan Yuddy tersebut berdasarkan proses seleksi yang ketat. Dirinya juga melakukan pemantauan langsung melalui penandatanganan Surat Keputusan (SK) yang dilakukan oleh dirinya.

"Saya pastikan tidak ada yang nyogok, tidak ada koneksi yang jauh pun pasti saya tandatangani. Nomor ada kualifikasinya seperti apa saya tanda tangani," kata Yuddy, di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Jika ada yang menemukan aksi suap atau titipan dalam proses seleksi CPNS, Yuddy meminta masyarakat melaporkan dengan menunjukkan bukti, sehingga bisa diproses ke pengadilan.

"Tidak ada kesempatan buat nyogok, kalau ada yang protes seperti apa sampaikan bukti legalnya. Nanti diproses ke pengadilan," kata Yuddy.

Yuddy menuturkan, proses penerimaan CPNS bisa diikuti seluruh kalangan. Agar bisa lulus, Yuddy menyarankan peserta belajar dan berdoa, tidak mengandalkan titipan atau malah menyuap. "Jangan takut, belajar dan berdoa. Mau anak petani, bupati, lurah silahkan coba," ujar Yuddy.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, berpeluang diangkat jadi PNS

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahukah anda bahwa Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP PTNB) yang memperjuangkan status kepegawaian 5000 pegawai yang tersebar di 36 PTNB. Jalan terang pun mulai terlihat ketika ILP PTNB berdialog dengan Komisi X DPR RI.

Pasca pertemuan dengan pihak legislatif, rombongan menggelar jumpa pers di Restauran Bakso Lapangan Tembak Senayan. Pimpinan delegasi, Fadillah dalam kesempatan itu mengatakan,pihaknya mendapat angin segar dengan mendapatkan apresiasi dari Komisi X.

“Perjuangan kita diapresiasi oleh DPR. Sebelumnya Pemerintah juga telah membuka jalan untuk mengakomodir aspirasi pengangkatan PNS pegawai PTNB melalui penyusunan RPP Manajemen PNS yang kini tengah digodok lintas Kementerian,” ujar Fadillah di Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Menanggapi hal tersebut, Suhardi, salah satu dosen di Universitas Bangka Belitung (UBB) menyambut kegembiraan atas perkembangan perjuangan ILP PTNB.

“Kami yakin logika kami sama dengan pandangan Pemerintah bahwa ketika Perguruan Tinggi statusnya dinegerikan, tentunya diikuti juga dengan peralihan status kami. Artinya ketika rumahnya dinegerikan, tentunya isi rumahnya juga dinegerikan. Jadi bukan asetnya saja yang dinegerikan tapi juga dosen dan karyawannya,” papar Suhardi yang juga konsultan keuangan dan auditor keuangan BPKP itu.

Diketahui, terdapat 5000 pegawai di 36 PTN yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka berharap, pemerintah segera memperjelas status mereka.

Mengingat, pengabdian para dosen dan pegawai PTNB ini sudah 20 tahun lamanya, namun belum diangkat menjadi PNS.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah dan DPR yang sudah bersedia memfasilitasi dan memperjuangkan nasib kami,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Lensa Indonesia.

Selasa, 31 Maret 2015

Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun ini berencana kembali mengusulkan formasi CPNS untuk lulusan SMA sederajat.

Sahabat pembaca Info CPNS 2015, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) tahun ini berencana kembali mengusulkan formasi CPNS untuk lulusan SMA sederajat. Selain formasi SMA, BKD juga akan mengusul formasi lulusan tenaga guru, kesehatan dan teknis. Formasi tersebut hingga saat ini masih dalam tahap penyusunan untuk disesuaikan dengan kebutuhan BS.
 
“Kemungkinan ada sekitar ratusan formasi yang akan kita usulkan. Namun masalah ada atau tidaknya kuota formasi untuk Kabupaten BS, tergantung KemenPAN-RB. Adanya rencana pembukaan tes CPNS di daerah baru sebatas lisan belum ada surat resmi dari KemenPAN-RB,” ujar Kepala BKD BS Turmudi, S.Pd.
 
Lanjut Turmudi, moratorium tak berlaku total. Maksudnya, meskipun formasi teknis, tapi jika lulusan itu memang dibutuhkan daerah, maka KemenPAN-RB masih membuka peluang bagi daerah untuk mengusulkan. Karena itu formasi usulan CPNS harus disesuaikan dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Berita ini bersumber dari Harian Rakyat Bengkulu.





Senin, 30 Maret 2015

Informasi Terbaru Penetapan NIP CPNS Berdasarkan SAPK BKN 2015 Keadaan 30 Maret 2015

Sahabat pembaca Info CPNS, berikut ini informasi terbaru Penetapan NIP CPNS Berdasarkan SAPK BKN 2015 Keadaan 30 Maret 2015.



Sumber : Twitter BKN RI.

Selasa, 17 Maret 2015

Informasi Terbaru Penetapan NIP CPNS Berdasarkan SAPK BKN 2015 Keadaan 17 Maret 2015

Sahabat pembaca Info CPNS, berikut ini informasi terbaru Penetapan NIP CPNS Berdasarkan SAPK BKN 2015 Keadaan 17 Maret 2015.



Sumber : Twitter BKN RI.

Peluang Pemerintah Kabupaten Merangin untuk merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2015 tipis

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahukah anda bahwa Peluang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin untuk merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2015 tipis. Pasalnya dari Rp 1,1 triliun APBD Merangin hampir 60 persen adalah untuk belanja tidak langsung.

Kondisi ini dikatakan Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKAD) kabupaten Merangin, Amir Ahmad. Dia mengatakan, meski pemerintah kabupaten Merangin telah merencanakan bakal membuka penerimaan CPNS pada tahun anggaran 2015, namun kemungkinan penerimaan CPNS tidak bisa dalam skala besar.

Sebab menurutnya, pemerintah pusat telah mengatur, jika penggunaan APBD untuk belanja tidak langsung, tidak dibenarkan melebihi angka 60 persen.

“Kalau secara aturan, sebenarnya kita disarankan hanya berkisar 40 persen untuk anggaran Belanja tidak langsung. Akan tetapi disebutkan juga bahwa jika belanja tidak langsung telah mencapai 60 persen dari APBD, maka tidak di benarkan lagi untuk melakukan penerimaan pegawai,” jelas Amir.

“Nah kalau melihat angka belanja tidak langsung kita yang sudah hampir 60 persen, berarti kalaupun ada penerimaan CPNS, maka kemungkinan hanya sedikit,” tambahnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jambi.

Minggu, 15 Maret 2015

Pemerintah pusat menjamin dalam penerimaan pegawai pemerintah tidak ada lagi hasil titipan

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahaukah anda bahwa Pemerintah pusat menjamin dalam penerimaan pegawai pemerintah tidak ada lagi hasil titipan atau menyuap. 

Karena dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), perekrutan pegawai harus didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi personal.

Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan, dalam UU ASN tidak akan ada lagi pengangkatan pegawai pemerintah secara otomatis, namun harus melalui berbagai seleksi. Tujuannya, agar ada jaminan yang lolos adalah benar-benar orang terbaik.

"UU ASN juga akan memastikan proses pengangkatan, pengembangan karier, promosi jabatan, pemberhentian hingga pensiun harus melalui mekanisme yang benar. Tidak boleh ada lagi masuk jadi pegawai pemerintah hasil intervensi," kata Yuddy saat melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang, Jumat (13/3/2015).

Selain itu, kata Yuddy, untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas pegawai pemerintah, pemenuhan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada formasi kebutuhan dan visi pembangunan.

Formasi yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja ini harus dirancang untuk lima tahun ke depan serta diimplementasikan setiap tahun.

"Setiap unit kerja harus memiliki perencanaan kerja. Perencanaan dirancang untuk lima tahun ke depan, sesuai kebutuhan kerja sesuai visi pembangunan. Misalnya target kerja pembangunan ke depan itu apa, kebutuhan pegawai itu seperti apa, mulai dari jumlah sampai kompetensinya apa saja," ujarnya.

Yuddy melanjutkan, untuk melakukan efisiensi pegawai ini, setiap unit kerja harus melakukan audit organisasi. Tujuannya, untuk melihat efektifitas serta menilai apakah struktur organisasi yang ada ini telah memadai atau justru terlalu panjang.

Dia mencontohkan, di salah satu unit kerja terdapat empat staf. Apakah kerja empat orang ini telah efektif atau malah hanya mengerjakan hal yang sama.

"Misalnya, empat orang ini punya masing-masing tugas. Tapi sebenarnya ada beberapa tugas yang juga bisa dilakukan oleh satu orang. Seperti penerima tamu kan bisa sekalian merangkap tugas dengan mengangkat telepon. Tidak perlu kan ada orang yang khusus ngangkat telepon, apalagi kalau ada tamu itu kan tidak setiap saat," ujarnya.

Yuddy mengatakan, tujuan audit organisasi ini penting dilakukan. Karena ke depan akan mengarah pada perampingan aparatur pemerintahan. Meski ramping, namun memiliki efektifitas, efisien, dan kompeten di bidangnya.

"Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah. Apalagi dalam ASN itu diatur upah pegawai pemerintah paling rendah harus di atas UMK setempat. Tidak boleh lagi ada pegawai pemerintah yang tidak sejahtera, kan tidak lucu misalnya pegawai dinas pendapatan tapi tempat tinggalnya selalu kebanjiran atau hidup tidak sejahtera," katanya.

Dengan kesejahteraan yang baik, kata Yuddy, tentunya akan meningkatkan kinerja aparatur dalam melayani masyarakat. Karena aparatur negara harus menjadi agen perubahan dalam rangka revolusi mental.

"Ke depan tidak boleh ada lagi birokrat yang seperti priyayi, selalu ingin dilayani dan didatangi. Tapi sebaliknya, aparatur negara harus melayani rakyat. Aparatur juga harus sadar jika semua penghasilan, pangkat dan jabatannya itu dibiayai oleh rakyat. Serta mengingat jika sumber legitimasi kekuasan yang berasal dari rakyat ini harus dijadikan modal untuk melayani," katanya.

Berita ini bersumber dari InilahKorancom.